Siapa Ngutang Rp 1,2 Triliun ke ID Food dan juga Belum Bayar?

Jakarta, CNBC Indonesia – Holding BUMN Pangan, ID Food, ternyata memiliki piutang macet sebesar Rp1,2 triliun. Piutang tersebut sedang rutin ditagih.

“Fokus kami serta menagih piutang yg macet kurang lebih Rp1,2 triliun,” ungkap Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Selasa, (24/1/2023).

Marganda mengungkapkan piutang tersebut sangat penting untuk mendukung modal kerja ID Food, terutama pada Tahun ini.

Foto: Swasembada Gula, ID Food Genjot Produksi 400 Ribu Ton di 2025 (CNBC Indonesia TV) Swasembada Gula, ID Food Genjot Produksi 400 Ribu Ton di 2025 (CNBC Indonesia TV)

“Diharapkan dapat membantu modal kerja kami. Ini artinya kami tidak memiliki modal kerja tapi uang kami sangat banyak di luar. Piutang terdapat berasal dari sesama BUMN terdapat serta yg swasta,” sebutnya.

Sejumlah program tengah dicanangkan ID Food pada Tahun ini. Misalnya menggenjot produksi gula. Pada Tahun 2022 lalu, produksi gula ID Food tidak mengecewakan. Jumlah tebu yg digiling 3,96 ribu ton pada 2022.

“Angka ini tumbuh 14% berasal dari Tahun 2021, 3,4 ribu ton,” sebutnya.

Sementara itu, produktivitas pertanian tebu Tahun 2022 mencapai 78 ton/ha, naik 5,83% berasal dari Tahun lalu yg cuma sebesar 73,7 ton/ha. Di sisi yg lain, produksi gula naik 3,91% menjadi 263.155 ton di Tahun 2022.

Namun sayangnya, rendemen atau kadar kandungan gula di batang tebu dikabarkan turun berasal dari Tahun sebelumnya, yaitu cuma sekitar 6,61% berasal dari Tahun lalu 7,26%. Hal ini disebabkan dari akibat cuaca yg sering hujan.

Meski begitu, ID FOOD memperkirakan hasil rendemen tebu Tahun ini hendak lebih tinggi karena Tahun ini suhu cuaca diperkirakan lebih panas. Sehingga dapat meningkatkan produksi gula dan juga serta mendukung kebutuhan gula konsumsi yg Tahun ini mencapai 3,2 juta ton.

Mendengar adanya piutang macet Rp 1,2 triliun, Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta data siapa saja yg pihak yg mesti ditagih. Ia pun meminta Pimpinan Komisi VI DPR untuk mengaudit hal ini.

“Utang Rp 1,2 triliun itu kami mohon data detailnya Pak, di komisi VI dapat bantu nagih di ruang sidang. Minimal yg ke BUMN Pak. Rp 1,2 triliun beban berasal dari manajemen yg lama itu tidak main-main. Penyelesaiannya bukan dengan minta PMN lagi. dari karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan untuk audit investigatif serta persoalan ini,” cetus Rieke.

[Gambas:Video CNBC]

(wur/wur)